JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam memaparkan ranking data pejabat negara dari parpol yang terseret perkara tindak korupsi. Bagi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan data tersebut akan menjadi bahan introspeksi.
Namun, kata dia, data tersebut harus ditanggapi secara positif. Karena, data tersebut merupakan fakta.
"Bahwa itu lah yang terjadi di negara kita. Kita tanggapi secara positif lah karena itu kan pengungkapan fakta," ungkap Syarif kepada wartawan disela-sela pembukaan Rapimnas Kadin Tahun 2012, di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Oleh sebab itu, dia berharap kader partai berlambang bintang mercy itu untuk berbenah. Sehingga pada tahun depan Demokrat lebih baik dan kader yang tersangkut korupsi semakin menurun.
"Jadi masing-masing kita introspeksi diri sendiri. Demokrat juga introspeksi kita harus berbenah. Kedepan itu kan bisa jadi indikator. Kalau tahun ini kita berapa, kalau bisa gak boleh lagi ada kejadian seperti itu (korupsi), paling nggak tahun depan menurun," jelas Menteri Koperasi dan UKM itu.
Hal senada juga dikatakan oleh Wasekjen DPP Demokrat, Saan Mustopa. Menurut dia, data tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal bagi kader.
"Buat kita prihatin juga di posisi 3. Buat DPP ini jadi sebuah catatan penting bahkan menjadi bahan evaluasi ke depan agar kader Demokrat bisa terhindar dari tindak pidana korupsi," kata Saan kepada wartawan.
Menurut Saan, Seskab memang memiliki kewajiban menyampaikan kepada publik mengenai data kepala daerah terkait surat izin pemeriksaan dari Kejaksaan Agung atau Polri dalam perkara tindak pidana korupsi.
"Seskab hanya menyampaikan data ke publik karena surat permohonan dari aparat penegak untuk izin pemeriksaan pejabat daerah disampaikan melalui seskab. Seskab hanya berlaku transparan, karena banyak tuntutan agar pejabat yang diperiksa penegak hukum dipublikasikan," terangnya.
Evaluasi di internal partainya kata Saan dilakukan dengan memberi penegasan agar kader tidak terlibat korupsi. "Di Demokrat, kader yang tersangka langsung non-aktif, tanpa ada rapat tanpa ada mekanisme. Itu etika politik kita," jelasnya.
Dia juga meminta agar data yang dipaparkan Seskab tidak direspons berlebihan. "Tidak perlu direspons berlebihan, data itu untuk semua partai termasuk Demokrat untuk dijadikan catatan dan evaluasi," tukasnya.
(put)
0 komentar:
Posting Komentar